DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan dua unit kapal ikan hasil tindak pidana perikanan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kapal rampasan negara tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat keberhasilan besar dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp6,79 triliun.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyelesaikan penyidikan terhadap enam kasus kapal ikan asing ilegal yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat keberhasilan besar dalam upaya memberantas praktik illegal fishing sepanjang Januari hingga Mei 2025. Sebanyak 32 kapal ikan ilegal dan 23 rumpon tak berizin berhasil diamankan. Potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp774,3 miliar.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk terus memperkuat kerja sama pengawasan perikanan lintas batas dalam rangka mengatasi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Kesepakatan ini ditegaskan dalam kunjungan delegasi Australian Fisheries Management Authority (AFMA) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Senin (5/5/2025).
DIALEKSIS.COM | Medan - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap tiga unit Kapal Ikan Asing (KIA) pencuri ikan di perairan Selat Malaka. Ketiga kapal tersebut ditengarai berasal dari Malaysia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Baharkam Polri melakukan penindakan sepanjang 2024 di mana 8 kapal asing asal Vietnam terjaring di Natuna. Penindakan itu karena kapal tersebut memasuki perairan Indonesia secara ilegal untuk mengambil ikan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktik penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (destructive fishing) dan ilegal fishing menjadi ancaman serius bagi perairan laut Aceh karena dapat merusak populasi ikan dan mempengaruhi ekosistem laut.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Jendral Panglima Laot Aceh, Umar bin Abdul Aziz atau akrab disapa Oemardi menegaskan, penggunaan pukat harimau (Trawler) itu sudah melanggar hukum adat sekaligus hukum negara.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekitar 1 minggu yang lalu Kapal Pengawas Kementerian Kelautan Perikanan menangkap dua kapal penangkap ikan menggunakan pukat harimau bersama 15 awak crewnya di perairan Selat Malaka, Provinsi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyebut 10 kapal patroli yang mereka miliki tak cukup untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia.